Header Ads

Petisi, Solusi Menyatakan Pendapat Dimuka Umum

Setiap orang berhak sendiri maupun bersama-sama berhak mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usaha kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan meupun dengan tulisan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kalimat tersebut terdapat dalam Pasal 44 UU UU No 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Secara umum Petisi adalah pernyataan yang disampaikan kepada pemerintah untuk meminta agar pemerintah mengambil tindakan terhadap suatu hal. Hak petisi ada pada warga negara dan juga badan-badan pemerintahan, seperti kotapraja, kabupaten dan provinsi agar pemerintah pusat membela atau memperjuangkan kepentingan daerahnya.

Petisi juga berarti sebuah dokumen tertulis resmi yang disampaikan kepada pihak berwenang untuk mendapatkan persetujuan dari pihak tersebut.Biasanya, hal ini ditandatangani oleh beberapa orang, menunjukkan bahwa sekelompok besar orang mendukung permintaan yang terdapat dalam dokumen.Di beberapa negara, hak masyarakat untuk mengajukan petisi dilindungi oleh hukum. Negara tersebut memiliki sistem hukum yang didasarkan pada sistem hukum Inggris.

Secara politik, petisi dapat digunakan untuk mendapatkan dukungan pada pemungutan suara di beberapa negara dengan asumsi bahwa cukup banyak orang menandatangani surat dukungan tersebut.Petisi juga dapat digunakan untuk mencabut undang-undang atau untuk mengingatkan pejabat terpilih.

Dalam kasus lain, petisi dapat digunakan untuk mengajukan permohonan masyarakat. Misalnya sekelompok orang yang menginginkan adanya Kader TRIAS UKS untuk mewujudkan terapan sekolah sehat.

Petisi belakangan ini populer jadi alat menyuarakan pendapat masyarakat Indonesia kepada pemerintah. Situs BERITAGAR.ID mencatat beberapa petisi yang pernah dilakukan diantaranya kasus begal motor di Depok, Jawa Barat, pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan, hingga kasus Rohingya. Dalam perjalannya petisi juga pernah tercatat dalam polemik yang menimpa Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Komisaris Jenderal Budi Waseso, bahkan terjadi "perang" petisi antara pendukung dan penggugatnya. Ada enam petisi, tiga untuk masing-masing.

Karena selama ini Petisi dinilai mampu sebagai salah satu solusi untuk mewujudkan terapan HAM maka kami akan coba mencatat bagaimana petisi dari berbagai sumber. Semoga Bermanfaat.

No comments